Implementasi
Wawasan Nusantara Dalam Segala Aspek
Implementasi
Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Nasional. Penerapan Wawasan Nusantara harus
tercermin pada pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang senantiasa
mendahulukan kepentingan negara.
Implementasi
dalam kehidupan Ekonomi, adalah menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar
menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara
merata dan adil.
Implementasi
wawasan nusantara dalam bidang politik
Ada
beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan
nusantara, yaitu:
1.
Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang – undang, seperti UU
Partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden.Pelaksanaan
undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa.
2.
Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai
dengan hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum
yang sama bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat
banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam
bentuk peraturan daerah (perda) yang tidak bertentangan dengan hukum yang
berlaku secara nasional.
3.
Mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan
berbagai suku, agama, dan bahasa yamg berbeda, sehingga menumbuhkan sikap
toleransi.
4.
Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan
untuk menigkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan.
5.
Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps
diplomatik ebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau
terluar dan pulau kosong.
Implementasi
wawasan nusantara dalam kehidupan social
Beberapa
hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial, yaitu:
1.
Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda, dari
segi budaya, status sosial, maupun daerah.
2.
Pengembangan budaya Indonesia, untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta
dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional
maupun daerah.
Implementasi
dalam kehidupan Sosial Budaya, adalah menciptakan sikap batiniah dan lahiriah
yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai
kenyataan yang hidup disekitarnya dan merupakan karunia sang pencipta.
Implementasi
wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan
Beberapa
hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, yaitu:
1.
Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada
setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut merupakan
kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal,
meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang menganggu keamanan
kepada aparat dan belajar kemiliteran.
2.
Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi
ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun
solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan
kekuatan keamanan.
3.
Membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang
memadai
bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar
Indonesia.
Contoh
Konkrit Implementasi Wawasan Nusantara dalam Aspek Kehidupan Nasional, Politik,
Social, Budaya, Pertahanan dan Keamanan.
Di
Bidang Ideologi
Dapat
diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan ideologi bangsa Indonesia.
Ketahanan ini diartikan mengandung keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional
dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan
gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak
langsung membahayakan kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara
Indonesia.
Di
Bidang Ekonomi
Implementasi
atau penerapan wawasan nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir,
bersikap dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Implementasi wawasan
nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air
secara utuh dan menyeluruh.
Dalam
bidang ekonomi, implementasi wawasan nusantara akan menciptakan tatanan ekonomi
yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, juga dapat
mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan
kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber
daya alam itu sendiri.
Prinsip-prinsip
implementasi wawasan nusantara dalam bidang ekonomi yaitu :
1)
Kekayaan di wilayah nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan
milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia
secara merata.
2)
Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa
meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah masing-masing dalam
pengembangan kehidupan ekonominya.
3)
Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara diselenggarakan sebagai
usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk
kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.
Contoh
implementasi
wawasan nusantara dalam bidang ekonomi diantaranya dengan menyeimbangkan Keuangan
Pusat dan Daerah dengan keluarnya Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Pembagian keuangan yang semula
hampir 80% anggaran daerah harus menunggu didatangkan dari pusat, padahal 90%
hasil-hasil daerah diserahkan pada pemerintahan pusat, kini pada UU tersebut
diubah menjadi:
1)
Hasil Pajak Bumi dan Bangunan, 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah.
2)
Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, 20% untuk pusat, 80% untuk
daerah.
3)
Hasil kehutanan, pertambangan umum dan perikanan, 20% untuk pusat dan 80% untuk
daerah.
4)
Hasil minyak bumi, 85% untuk pusat, 15% untuk daerah dan gas alam, 70% untuk
pusat dan 30% untuk daerah. Bahkan, porsi daerah ditambah lagi dengan adanya
“Dana Alokasi Umum” yang dialokasikan untuk daerah-daerah dengan perimbangan
tertentu, yang jumlah totalnya adalah 25% dari penerimaan dalam negeri APBN,
sebagai perimbangan.
Di
Bidang Politik
Wawasan
Nusantara adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia
sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk
dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan,
yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang
kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta
pertahanan dan keamanan yang berdasarkan ide nasionalnya yang berlandaskan
pancasila dan UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) yang merupakan aspirasi
bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, bermartabat serta menjiwai tata hidup
dalam mencapai tujuan perjuangan nasional.
Wawasan
Nusantara sebagai konsepsi politik dan kenegaraan yang merupakan manifestasi
pemikiran politik bangsa Indonesia telah ditegaskan dalam GBHN dengan Tap. MPR No.IV tahun 1973. Penetapan ini merupakan
tahapan akhir perkembangan konsepsi negara kepulauan yang telah diperjuangkan
sejak Dekrarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957
Di
Bidang Sosial Budaya
Budaya
atau kebudayaan secara etimologis adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh
kekuatan budi manusia. Kebudayaan diungkapkan sebagai cita, rasa, dan karsa
(budi, perasaan dan kehendak). Sosial budaya adalah faktor dinamik masyarakat
yang terbentuk oleh keseluruhan pola tingkah laku lahir batin yang memungkinkan
hubungan sosial diantara angota-anggotanya. Secara universal kebudayaan
masyarakat yang heterogen mempunyai unsur-unsur yang sama:
1.
Sistem religi dan upacara keagamaan sistem masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan.
2.
Sistem pengetahuan
3.
Bahasa
4.
Keserasian
5.
Sistem mata pencaharian
6.
Sistem teknologi dan peralatan
Sesuai
dengan sifatnya, kebudayaan merupakan warisan yang bersifat memaksa bagi
masyarakat yang bersangkutan. Artinya setiap generasi yang lahir dari suatu
masyarakat dengan serta merta mewarisi norma-norma budaya dari generasi
sebelumnya.
Berdasarkan
ciri dan sifat kebudayaan serta kondisi dan konstelasi geografi. Masyarakat
Indonesia sangat heterogen dan unik sehingga mengandung potensi konflik yang
sangat besar, terlebih kesadaran nasional masyarakat relatif rendah sejalan
dengan terbatasnya masyarakat terdidik.
Besarnya
potensi antar golongan masyarakat yang setiap saat membuka peluang terjadinya
disintegrasi bangsa semakin mendorong perlunya dilakukan proses sosial yang
akomodatif. Proses sosial tersebut mengharuskan setiap kelompok masyarakat
budaya untuk saling membuka diri, memahami eksistensi budaya masing-masing
serta mau menerima dan memberi.
Proses
sosial dalam upaya menjaga persatuan nasional sangat membutuhkan kesamaan
persepsi atau kesatuan cara pandang diantara segenap masyarakat tentang
eksistensi budaya yang sangat beragam namun memiliki semangat untuk membina
kehidupan bersama secara harmonis.
Di
Bidang Pertahanan Keamanan
Implementasi
wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan
kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap
bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah
air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan mengerakkan
partisipasi setiap warga negara indonesia dalam menghadapi setiap bentuk
ancaman antara lain
1.
Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya adalah
ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.
2.
Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta
dalam pertahanan dan keamanan Negara dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.
Tantangan
Implementasi Wawasan Nusantara
Dewasa
ini kita menyaksikan bahwa kehidupan individu dalam bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara sedang mengalami perubahan. Dan kita juga menyadari bahwa faktor
utama yang mendorong terjadinya proses perubahan tersebut adalah nilai-nilai
kehidupan baru yang di bawa oleh negara maju dengan kekuatan penetrasi
globalnya. Apabila kita menengok sejarah kehidupan manusia dan alam semesta,
perubahan dalam kehidupan itu adalah suatu hal yang wajar, alamiah.
Dalam
dunia ini, yang abadi dan kekal itu adalah perubahan. Berkaitan dengan wawasan
nusantara yang syarat dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan di bentuk
dalam proses panjang sejarah perjuangan bangsa, apakah wawasan bangsa Indonesia
tentang persatuan dan kesatuan itu akan terhanyut tanpa bekas atau akan tetap
kokoh dan mampu bertahan dalam terpaan nilai global yang menantang Wawasan
Persatuan bangsa. Tantangan itu antara lain adalah pemberdayaan rakyat yang
optimal, dunia yang tanpa batas, era baru kapitalisme, dan kesadaran warga
negara.
Aspek
Ekonomi
Satu
kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas kekeluargaan
dalam satu sistem ekonomi kerakyatan.
Perwujkudan
kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi yang meliputi;
a.
Kekayaan di wilayah nusantara secara potensial dan efektif menjadi modal dan
milik bersama bangsa Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pembangunan bangsa
secara merata.
b.
Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi diseluruh daerah dalam
wilayah Indonesia.
c.
Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara diselenggarakan sebagai
usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam system ekonomi kerakyatan untuk
sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Aspek
Ideologi
Secara
ideologis-konstitusional, bangsa Indonesia berdasarkan pada nilainilai
Pancasila dan UUD 1945, yang secara subtantif (isinya), dapat memberi arah
pandang kemajemukan bangsa Indonesia pada prinsip persatuan dan kesatuan
bangsa.
Aspek
Politik
Satu
kesatuan politik, dalam arti satu UUD dan politik pelaksanaannya serta satu
ideologi dan identitas nasional.
Perwujudan
kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, yang meliputi:
a.
Kebulatan wilayah dengan segala isinya merupakan modal dan milik bersama bangsa
Indonesia
b.
Keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa daerah, serta agama yang dianutnya tetap
dalam kesatuan bangsa Indonesia
c.
Secara psikologis, bangsa Indonesia merasa satu persaudaraan, senasib dan
seperjuangan, sebangsa dan setanah air dalam mencapai cita-cita bangsa.
d.
Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideology yang dapat mempersatukan bangsa
Indonesia menuju tercapainya suatu cita-cita nasional.
Aspek
Sosial Budaya
Untuk
mempercepat tercapainya tujuan wawasan Nusantara, disamping implementasi
seperti yang telah disebutkan diatas, perlu juga dilakukan pemasyarakatan
materi Wawasan Nusantara kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pemasyarakatan
Wawasan Nusantara tersebut dapat dilakukan dengan cara berikut
1.
Menurut sifat atau cara penyampaian, yang dapat dilaksanakan sebagai berikut:
a.
Langsung yang terdiri dari ceramah, diskusi, dialog, tatap muka
b.
Tidak langsung, yang terdiri dari media elektronik dan media cetak
2.
Menurut metode penyampaian yang berupa :
a.
Keteladanan. Melalui metode penularan keteladanan dalam sikap perilaku
kehidupan sehari-hari kepada lingkungannya serutama dengan memberikan
contoh-contoh berpikir, bersikap dan bertindak mementingkan bangsa dan negara
di atas kepentingan pribadi atau golongan sehingga timbul semangat kebangsaan
yang selalu cinta tanah air.
b.
Edukasi, yakni melalui metode pendekatan formal dan informal. Pendidikan formal
ini dimulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, pendidikan
karier di semua strata dan bidang profesi, penataran, kursus dan sebagainya.
Sedangkan pendidikan non-formal dapat dilaksanakan di lingkungan keluarga,
pemukiman, pekerjaan, dan organisasi kemasyarakatan.
c.
Komunikasi. Tujuan yang ingin dicapai dari sosialisasi wawasan nusantara
melalui metode komunikasi adalah tercapainya hubungan komunikatif secara baik
yang akan mampu menciptakn iklim saling menghargai, menghormati, mawas diri,
dan tenggang rasa sehingga terciptanya kesatuan bahasa dan tujuan tentang
wawasan nusantara.
d.
Integrasi.tujuan yang ingin dicapai dari pemasyarakatan/sosialisasi wawasan
nusantara melalui metode ini adalah terjalinnya pemahaman tentang wawasan
nusantara akan membatasi sumber konflik di dalam tubuh bangsa Indonesia baik
pada saat ini maupun di masa mendatang dan akan memantapkan kesadaran untuk
mengutamakan kepentingan nasional dan cita-cita tujuan nasional.
Aspek
Pertahanan Keamanan
Wawasan
Nasional bangsa Indonesia adalah Wawasan Nusantara yang merupakan pedoman bagi
proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Sedangkan ketahanan
nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan
nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena itu diperlukan
suatu konsepsi Ketahanan Nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa
Indonesia. Dan dapat dikatakan bahwa Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional
merupakan dua konsepsi dasar yang saling mendukung sebagai pedoman bagi
penyelenggaraan kehidupan barbangsa dan bernegara agar tetap jaya dan
berkembang seterusnya.
Dalam
melaksanakan pemasyarakatan, lingkup materi wawasan nusantara yang disampaikan
hendaknya disesuaikan dengan tingkat, jenis, serta lingkungan pendidikan agar
materi yang disampaikan tersebut dapat mengerti dan dipahami.
Solusi
Implementasi
Wawasan Nusantara
Tercermin
pada pola pikir, pola sikap dan tindakan yang mendahulukan kepentingan negara
dari pada kepentingan pribadi atau kelompok.
a.Politik
menciptakan iklim penyelenggara Negara yang sehat dan dinamis serta mewujudkan
pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan dipercaya.
b.Ekonomi
menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan
kesejahteraan kemakmuran rakyat yang adil.
c.Sosial
Budaya menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima dan
menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya
dan merupakan karunia Sang Pencipta.
d.Pertahanan
Keamanan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela Negara
pada setiap Warga Negara Indonesia.
Kasus
Ambalat
Satgas
Marinir Ambalat Akan Bangun Tugu Perbatasan 27 Mei 2012, Nunukan: Satuan tugas Marinir
Ambalat XIV yang saat ini bertugas di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan
Kalimantan Timur akan membangun Monumen Tugu “Garuda Perkasa” di perbatasan
Indonesia-Malaysia. Tugu ini dimaksudkan untuk mempererat dan memperkokoh
nilai-nilai nasionlaisme dan patriotisme bagi masyarakat di Pulau Sebatik
sebagai wilayah perbatasan antar dua negara, kata Komandan Satgas Marinir
Ambalat XIV Pulau Sebatik, Kapten Marinir Suherman di Sebatik, Sabtu. Monumen
tersebut direncanakan akan dibangun bersama dengan masyarakat wilayah
perbatasan Pulau Sebatik yang dimotori oleh prajurit Marinir TNI Angkatan Laut
(AL). Menurut Suherman untuk sementara ini lokasi pembangunannya direncanakan
berdekatan dengan kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Desa Seberang
Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan.”Ada dua alternatif untuk menjadi
lokasi pembangunan,” ucapnya. Mengenai penentuan terakhir lokasi pembangunan
tugu ini, akan dirapatkan kembali dengan para unsur musyawarah pimpinan
kecamatan (muspika) pada kedua kecamatan tersebut. Masalah perencanaan ini,
lanjut Suherman, telah dikoordinasikan pula dengan para tokoh masyarakat,
pengusaha di Pulau Sebatik ini berkaitan dengan pendanaannya. Pembangunan tugu
ini merupakan monumental bagi masyarakat wilayah perbatasan di Pulau Sebatik
agar lebih mencintai tanah airnya. Ia mengakui selama bertugas menjaga wilayah
perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik, ternyata ketergantungan
masyarakat Sebatik ke Tawau Malaysia sangat tinggi. “Kami ingin menanamkan rasa
cinta tanah air kepada seluruh masyarakat Pulau Sebatik. Karena saya lihat
akibat ketergantungan ekonomi dengan Malaysia sangat tinggi sehingga
dimungkinkan melunturnya rasa nasionalismenya,” katanya. Sumber: ANTARA News
Kaltim
Kronologi
ambalat
•
Tahun 1967 Pertama kali dilakukan pertemuan teknis hukum laut antara Indonesia
dan Malaysia kedua belah pihak akhirnya sepakat
•
27 Oktober 1969 Dilakukan penanda tanganan perjanjian antara Indonesia dan
Malaysia disebut sebagai Perjanjian Tapal Batas Kontinental Indonesia – Malaysia,
kedua negara masing2 melakukan ratifikasi pada 7 November 1969.
•
Tahun 1969 Malaysia membuat peta baru yang memasukan pulau Sipadan, Ligitan dan
Batu Puteh (Pedra blanca) tentunya hal ini membingungkan Indonesia dan
Singapura dan pada akhirnya Indonesia maupun Singapura tidak mengakui peta baru
Malaysia tersebut.
•
Insiden penyerempetan kapal Indonesia dan Malaysia 2005, Insiden penyerempetan
kedua kapal ini merupakan bagian dari pertikaian perbatasan di kawasan Ambalat
yang kaya minyak dan gas.
•
8 April 2005 Kapal Indonesia Tedong Naga menyerempet kapal Malaysia Diraja
Rencong sebanyak tiga kali di perairan Karang Unarang, Kabupaten Nunukan,
Kalimantan Timur. Indonesia merupakanKekayaan minyak dan gas negara kepulauan
di Ambalat Ancaman dan tantangan bagi keutuhan Indonesia sebagai negara
kepulauan Hubungan ambalat dengan wasantara Fungsi dan tujuan Wasantara
Implementasi bidang keamanan dan pertahanan Menjaga keutuhan dan persatuan
Indonesia.
Hubungan
dengan Pancasila 1. 2. 3. 4. Ketuhanan yang Maha Esa Kemanuasiaan yang adil dan
beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Solusi
a.
Melakukan diplomasi secara bilateral
b.
Bila tidak bisa secara bilateral kita dapat menyelesaikannya dengan mediator,
arbitrator dan mekanisme regional sesuai dengan Piagam PBB pasal 33 tentang
Hukum Laut Internasional.
c.
Menggunakan metode joint development
d.
Perbaiki dan depositkan PP nomor 38/2002 tentang Daftar Koordinat Geografis
Titik-titik garis Pangkal kepulauan Indonesia ke Sekjend PBB sebagai bukti
penguasaan wilayah
e.
Hindari peperangan
Kehidupan
ekonomi
Wilayah
nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa,
wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang
besar, serta memeliki penduduk dalam jumlah cukup besar. Oleh karena itu,
implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor
pemerintahan, pertanian, dan perindustrian.
Pembangunan
ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antardaerah. Oleh sebab
itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan
ekonomi.
Pembangunan
ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan memberikan
fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil.
Kehidupan
politik
Ada
beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan
nusantara, yaitu:
Pelaksanaan
kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang, seperti UU Partai Politik,
UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang
tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa.Contohnya seperti
dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip
demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan
bangsa.
Pelaksanaan
kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai denga hukum
yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi
setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk
hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan
daerah (perda) yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara
nasional.
Mengembagkan
sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku,
agama, dan bahasa yamg berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi.
Memperkuat
komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk
menigkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan.
Meningkatkan
peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik
ebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dan pulau
kosong.
Kehidupan
sosial
Beberapa
hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial, yaitu :
Mengembangkan
kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda, dari segi budaya,
status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua
daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal.
Pengembangan
budaya Indonesia, untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan
kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah.
